Memasuki akhir pelaksanaan Lokalatih Audit Sosial Manajemen Kebijakan yang digelar Selasa-Kamis (21-23/2) di Balain Desa Umbul Martani, Ngemplak, Sleman oleh Pusat Studi Kebijakan, Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat (PSKPPM) Fisipol Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta bekerjasama dengan Lembaga Ombudsman DIY menghasilkan beberapa temuan menarik. Selain dampak positif dari pelaksanaan kebijakan dari sebuah proyek juga ditemukan ekses sebagai dampak negatif dari sebuah operasi kegiatan proyek dari sebuah kebijakan.
Dengan mengambil studi kasus keberadaan kampus di masing – masing desa Syahrul Shauma Ammajida selaku peserta lokalatih dan Pengurus Karang Taruna Umbul Martani menjelaskan ,” kita mendapatkan potensi persoalan antara lain persoalan ekologi terkait dengan sampah dan krisis air ditengah masyarakat. Selain itu, persoalan yang penting adalah sosial budaya seperti keamanan lingkungan, pergaulan bebas, narkoba hingga masalah macet dan kebisingan lalu lintas.”
Sedangkan Masduki selaku peserta dari unsure Karang Taruna Desa Guwosari, Pajangan, Bantul menuturkan ,”persoalan lingkungan yang saat ini muncul yaitu masalah limbah pabrik. Di wilayah Guwosari ada beberapa pabrik yang beroperasi dan kini mengakibatkan masalah limbah. Selain itu, kekhawatiran warga jika akan dibangunnya kampus di wilayah Desa Guwosari adalah adanya krisis air. Hal tersebut dikarenakan aka nada rencana pembangunan beberapa kampus di wilayah kami dan akan berada di satu satunya mata air di wilayah lokasi pembangunan.”
Selanjutnya menurut Idham Ibty dari PSKPPM menyampaikan bahwa forum tersebut sepakat akan membentuk Relawan Pemantauan Masyarakat (RPM) untuk memonitor kebijakan – kebijakan dan pelayanan publik yang tengah bergulir dimasyarakat.. Selain itu, forum lokalatih juga merekomendasikan untuk melibatkan masyarakat dalam penataan tata ruang dan wilayah desa dalam berbagai kegiatan pembangunan. Untuk memecahkan persoalan yang ada perlu dilakukan dialog antar pihak stakeholder agar menemukan jalan keluarnya.
