Archive for category: Artikel

 Penambangan ilegal sumur Migas di Indonesia saat ini sudah berlangsung cukup lama dengan jumlah yang signifikan. Berbagai macam cara sudah dilakukan pemerintah untuk menertibkan penambangan sumur ilegal ini. Pihak aparat keamanan juga telah dilibatkan untuk menertibkan penambangan sumur ilegal tersebut. Namun benturan-benturan pro dan kontra masih saja muncul dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, baik dari Pemerintah, Pertamina maupun Masyarakat sekitar yang mengakibatkan aparat keamanan menghentikan sementara penertiban sumur ilegal migas yang ditambang secara tradisional.

Contoh kasus penambangan ilegal sumur Migas milik Pertamina Aset I yang dikerjakan oleh penambang ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Berdasarkan data dari berbagai sumber (Pertamina dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin), sedikitnya 104 unit sumur migas yang menjadi objek vital nasional, digarap secara liar oleh warga dan oknum penambang ilegal di kabupaten yang berada di Mangun Jaya dan Keluang. Aparat keamanan gabungan TNI-Polri sempat menertibkan sumur-sumur migas itu tanpa perlawanan dari para penambang ilegal, bahkan petugas Pertamina EP Aset-1 Ramba Sumbagsel telah melakukan pengecoran sebagian sumur menggunakan semen.

Namun, pada bulan Oktober 2016 anggota Polres Musi Banyuasin menghentikan kegiatan pengamanan penutupan penertiban sumur tersebut, karena sejumlah perwakilan masyarakat menunjukkan bukti surat dari Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, yang oleh masyarakat dimaknai sebagai persetujuan Gubernur bagi warga untuk mengebor sumur-sumur tersebut.

Berdasarkan surat nomor 100/51/KDH/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 yang dikirim oleh PLT Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi kepada Presiden Direktur PT. Pertamina EP yang berisi dua hal :

1. Untuk sementara PT Pertamina EP disarankan menunda eksekusi penertiban sumur migas dengan melakukan penutupan sumur migas di 27 titik sumur di Babat Toman dan 9 titik di Keluang.
2. Sumur tersebut dapat dioperasikan kembali oleh masyarakat dimana hasil dari sumur-sumur tersebut sepenuhnya dikembalikan 100 persen kepada Pertamina EP melalui PT Petro Muba, BUMD Pemkab Musi Banyuasin selaku pihak yang dapat memfasilitasi dan mengkoordinasi serta mengawasi kegiatan tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Atas dasar surat tersebut, Kapolres Musi Banyuasin memerintahkan anggotanya untuk menghentikan sementara penutupan 27 sumur di Mangunjaya dan 9 sumur di Keluang.

Setelah penertiban, sebagian sumur-sumur migas khususnya di Mangun Jaya yang berada di kawasan perkebunan karet milik warga ditinggalkan begitu saja. Berbagai dampak pencemaran sudah mulai terlihat. Limbah cair berwarna hitam hasil pengeboran liar mengalir dan mengotori serta merusk lingkungan sekitar. Sebanyak 2.000-2.500 ton limbah cair B3 (minyak bercampur lumpur) yang dibuang sembarangan oleh para penambang ilegal telah mencemari lingkungan hidup sekitar di wilayah Keluang dan Mangun Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Limbah-limbah cair B3 ini cukup berbahaya dan mengancam bagi kehidupan masyarakat sekitar, merusak tanaman, mencemari sungai dan dapat menimbulkan kebakaran. Pembersihan limbah cair B3 tersebut membutuhkan dana yang cukup besar. Setiap satu hektar yang dicemari, bisa membutuhkan dana Rp. 15 milyar. Oleh karena itu, Pertamina kini melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan lingkungan serta acaman hukuman 3 tahun penjara atau denda sebesar Rp 3 miliar hingga Rp 10 miliar yang terdapat pada UU No. 32 Tahun 2009.

Pertamina secara bertahap melakukan penutupan sumur-sumur migas yang digarap secara ilegal tersebut menggunakan semen, karena beberapa sumur mengeluarkan gas yang cukup tinggi yang dapat membahayakan jiwa masyarakat sekitar terutama para penambang ilegal yang menggunakan peralatan secara traditional. Para penambang ilegal ini juga menambang tanpa memperhatikan aspek kerusakan lingkungan dan keselamatan jiwa karena tidak menggunakan Standar Operasional yang jelas.

Selain dampak tersebut diatas, penyerobotan sumur Migas Pertamina wilayah operasional Mangun Jaya (81 Sumur) dan Keluang (23 sumur) telah mengakibatkan hak negara atas hasil migas tersebut hilang begitu saja. Akibatnya produksi minyak yang diperoleh Pertamina dari wilayah itu hanya berkisar 400 barrel per hari.

Kasus diatas merupakan salah satu dampak sumur ilegal migas, dimana masih banyak sumur-sumur di Indonesia yang ditambang secara ilegal oleh penambang ilegal

Untuk itu, selain melakukan penertiban, pemerintah dan pertamina juga harus memberikan solusi tentang nasib penambang ilegal. Salah satunya melakukan pemetaan sosial sehingga bisa ditindaklanjuti dengan pemberdayaan masyarakat seperti membentuk paguyuban sebagai wadah “eks” penambang ilegal.

Semoga permasalahan sumur ilegal ini dapat diselesaikan secara bijak dan berkelanjutan dengan terus mencari solusi yang dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga baik pemerintah, pertamina maupun masyarakat sekitar tidak menangung kerugian yang disebabkan dampak sumur ilegal tersebut. (Aisyah Indah Irmaya;2017)

Shale gas adalah gas alam yang diperoleh dari serpihan batuan shale atau tempat terbentuknya gas bumi. Shale gas yang sebagian besar terdiri atas metana merupakan gas alam non konvensional. Jika gas alam konvensional yang biasanya ditemukan di cekungan lapisan bumi pada kedalaman ±800m atau lebih, maka shale gas terdapat di lapisan bebatuan (shale formation) di kedalaman lebih dari 1500m. Lapisan tersebut kaya akan material organik sehingga dapat menjadi sumber energi. Karena terdapat di lapisan bebatuan (shale formation) maka diperlukan proses khusus untuk mengambilnya yaitu proses rekah hidrolik (hydraulic fracture atau fracking). Proses fracking ini dilakukan pada pengeboran ke dalam bumi baik secara vertikal maupun horisontal dengan menggunakan air, bahan butiran seperti pasir proppant dan bahan-bahan kimia lainnya agar gas keluar lewat pori-pori batuan dan mengalir menuju sumur-sumur produksi. Secara umum, shale gas diperoleh dengan cara "memaksa" gas tersebut keluar dari bebatuan di dalam perut bumi melalui proses fracking.

Shale gas merupakan energi yang jumlahnya melimpah. Untuk Amerika Utara saja diperkirakan mempunyai potensi 1000 triliun kaki kubik shale gas yang dapat memasok kebutuhan gas Amerika selama 50 tahun atau lebih. Analisa terakhir juga menunjukkan shale gas dapat menyediakan hingga setengah pasokan gas Amerika pada tahun 2020. Revolusi shale gas ini juga diperkirakan akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru. Tentunya dari sisi ekonomi hal ini akan sangat menguntungkan bagi Amerika yang saat ini masih berjuang untuk keluar dari krisis ekonomi.

Sebagai sumber energi, shale gas juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sebagai sumber energi, shale gas dianggap lebih bersih daripada batubara yang dianggap sebagai sumber energi paling kotor. Shale gas juga dianggap mampu menurunkan biaya produksi karena kemungkinan produksi shale gas akan memicu penurunan harga gas alam secara signifikan. Produksi shale gas yang besar juga akan membantu meningkatkan ketahanan energi dan membantu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang mahal yaitu minyak bumi dan batubara.

Namun di satu sisi shale gas juga memiliki kekurangan. Meski dianggap lebih bersih daripada batubara, shale gas masih memiliki emisi karbon yang signifikan bila dibandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya. Proses fracking untuk memperoleh shale gas juga masih dianggap sebagian pihak membahayakan lingkungan khususnya karena memerlukan air dengan jumlah yang besar serta penggunaan bahan-bahan kimia yang berpotensi mencemari lingkungan.

Indonesia diperkirakan memiliki potensi 1000-2000 tcf shale gas sehingga ada potensi Indonesia menjadi negara dengan potensi shale gas terbesar di dunia. Hal ini tentunya akan berdampak positif jika Indonesia dapat mengelola dengan baik dan mengutamakan kepentingan nasional sesuai amanat UUD 1945. Ancaman krisis energi akibat ketergantungan terhadap bahan bakar impor juga akan dapat diatasi.

Namun disatu sisi, shale gas telah memicu penurunan harga sumber energi lainnya seperti batubara. Sebagai negara produsen dan pengekspor batubara tentunya hal ini bukan kabar yang menyenangkan karena akan mengancam sektor usaha pertambangan batubara dan penurunan pajak dan devisa dari ekspor batubara. Selain itu ekspor LNG Indonesia khususnya ke Amerika dan beberapa negara lain juga akan berkurang. Selain penurunan pajak dan devisa, turunnya ekspor kedua komoditi energi ini juga akan berdampak pada sektor transportasi LNG dan batubara.

Penurunan harga minyak mentah dan batubara serta penurunan ekspor LNG tidak selamanya berdampak negatif bagi Indonesia. Turunnya harga minyak mentah dan batubara akan membuat akses masyarakat terhadap kedua komoditi ini akan semakin mudah. Pemenuhan kebutuhan nasional terhadap LNG juga dapat dipenuhi sehingga berdampak positif terhadap industri-industri yang selama ini mengandalkan LNG sebagai sumber energi utamanya. Penggunaan gas sebagai energi rumah tangga pun dapat diperluas.

Jadi apakah shale gas merupakan potensi atau ancaman bagi Indonesia tergantung pada kebijakan pemerintah terhadap sektor shale gas dan sektor energi lainnya. Jika pemerintah mampu memanfaatkan shale gas dengan baik dan mengutamakan kepentingan nasional serta meminimalisir dampak dari penurunan harga dan ekspor komiditi energi lainnya, tentunya shale gas akan memberikan keuntungan bagi Indonesia baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi ketahanan energi. (Lia Yunita; 2017)

Problematika pengelolaan minyak dan gas (Migas) di Indonesia selama beberapa tahun ini tidak lepas dari adanya Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 yang oleh banyak praktisi maupun analis migas di negara ini dianggap sebagai akar masalahnya. Banyaknya problematika yang timbul dalam tata kelola migas terkait peraturan didalam Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 bisa dilihat dari adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI tahun 2012 terkait Judicial Review yang diajukan terhadap Undang-Undang tersebut, salah satunya yaitu membubarkan Badan Pelaksana Minyak Dan Gas (BP MIGAS) RI.

Banyaknya permasalahan yang muncul akibat peraturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 membuat banyak pihak merasa perlu hadirnya Undang-Undang yang baru menggantikan Undang-Undang Migas sebelumnya. UU Migas dibutuhkan sebagai payung hukum untuk memutuskan hal-hal strategis terkait migas, sesuai amanat MK bahwa pengganti SKK Migas haruslah berbentuk BUMN. Tahun 2008, RUU Migas yang baru diajukan dan mulai di bahas di DPR RI.

Selama hampir 9 tahun hingga saat ini proses pembahasan RUU Migas masih stagnan di DPR RI dan tidak ada progres yang signifikan. Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas, Fahmy Radhi mengatakan, pembahasan RUU Migas yang merupakan inisiatif DPR sudah mendesak untuk segera disahkan. Salah satu alasan perlunya UU Migas baru ini dikarenakan banyak keputusan strategis yang tidak bisa dilakukan akibat belum ada payung hukumnya.

Jika RUU Migas bisa segera difinalisasi menjadi Undang-Undang Migas yang baru, maka diharapkan bisa menjadi solusi dari problema pengelolaan migas yang hingga kini masih menjadi masalah besar. Secara umum masalah di sektor migas masih kental soal perizinan. Masalah lain yang ada dalam tata kelola migas saat ini yaitu banyak pemerintah daerah membuat aturan berbeda dengan pemerintah pusat terkait pengelolaan migas di daerah. Salah satu yang menjadi perhatian dalam perumusan RUU Migas tersebut adalah posisi PT Pertamina. Sempat mencuat wacana bahwa Pertamina akan memegang fungsi regulator yang kini dipegang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yaitu mencakup melelang blok dan menandatangani kontrak.

Selama ini tata kelola migas Indonesia terjebak dalam rezim hukum kapitalis liberalis yang mengakibatkan pengelolaan migas pada sektor hulu telah berada dalam penguasaan pihak asing. Ketua Pusat Studi Hukum, Ekonomi, dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Makassar, Juajir Sumardi, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas tidak mengimplemetasikan hakikat kedaulatan negara terhadap migas dan tidak sesuai amanat UUD 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan 17 pasalnya. Salah satu yang harus masuk dalam rumusan RUU Migas yang baru nantinya yaitu pemerintah diminta membentuk Badan Usaha Khusus minyak dan gas bumi (BUK Migas) yang sahamnya 100 persen dimiliki pemerintah.

UU Migas juga harus menetapkan Pertamina sebagai BUKM. Pemerintah menugaskan BUKM untuk menyediakan cadangan strategis migas guna mendukung penyediaan BBM dalam negeri yang biasanya disediakan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut memang sangat penting, mengingat pada UU Migas No.22 Tahun 2001 atau UU Migas yang lama, penguasaan Migas di bagian hulu 85 persen dikuasai asing, karena UU Nomor 22 Tahun 2001 memberikan sepenuhnya kepada asing. Sebesar 85 persen di hulu sudah dikuasai oleh kontraktor-kontraktor asing, hal itu sangat membahayakan bagi ketahanan energi nasional Indonesia.

Kebijkan penguasaan migas di hulu kepada banyak perusahaan asing juga merupakan bagian dari sebuah praktek politik global yang ingin mengebiri perusahaan negara di Indonesia yang bernama Pertamina ini sengaja dikecilkan perannya. Kemudian terkait cadangan energi nasional, cadangan BBM Indonesia hanya 18 hari, sementara jika dibandingkan ketahanan energi di Singapura, Korea, dan dibeberapa negara lain bisa selama 90 hari. Ini sangat rentan pada ketahanan nasional Indonesia.

Arti hadirnya UU Migas yang baru memang sangat penting bagi masa depan tata kelola Migas di Indonesia. Sudah saatnya Indonesia berdaulat dalam mengatur industri Migasnya. (Wahyu Suroatmojo;2017)

Kecukupan energi adalah rasio antara energi yang dihasilkan dengan energi yang terpakai, cukup dapat dikatakan jika antara energi yang dihasilkan dan dikeluarkan sama dengan nol atau seimbang. Kecukupan energi juga merupakan salah satu ukuran berkembangnya suatu negara. Diakui bahwa kecukupan energi akan sangat sulit tercapai jika pemangku kepentingan yang juga dalam hal ini adalah pemerintah tidak berkomitmen secara penuh dalam mengembangkan teknologi eksplorasi suatu sistem yang lebih baik sehingga dapat digunakan untuk memproduksi suatu energi yang efektif dan efisien termasuk energi terbarukan yang berkelanjutan.

Kekayaan akan sumber-sumber energi terbarukan yang berkelanjutan di negara ini begitu terlihat jelas potensi yang cukup besar sekali, salah satunya adalah apa yang disebut biomassa. Biomassa secara umum bermakna jumlah keseluruhan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dalam menjadi bentuk energi. Kayu, rumput, alga laut, mikroalga, limbah pertanian, limbah kehutanan, dan limbah rumah tangga adalah termasuk kategori biomassa.

Pada saat negara yang memiliki kekayaan akan sumber daya akan energi fosil seperti Uni Emirat Arab (UEA), dengan serius mengembangkan dan menggunakan potensi energi terbarukan (panas matahari), pemerintah kita mungkin masih dalam pembahasan dalam bentuk wacana untuk ditindak lanjuti, atau masih tertuang diatas kertas yang didalamnya ada kesepakatan-kesepakatan dan seberapa besar keuntungan yang akan didapat oleh investor.

Pemerintah UEA mampu mengembangkan model investasi pembangkit tenaga surya dengan harga jual yang murah yakni hanya dengan harga 2,45-2,9 sen dollar AS per KWh, dan dibandingkan dengan Indonesia, rata-rata harga yang dipatok oleh investor adalah 10 sen dollar AS Per KWh untuk jenis pembangkit yang sama. Bagaimana dengan harga per kWh potensi energi listrik dari sampah? Harga jual listrik yang dihasilkan PLTSA (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) Benowo – Jawa Timur ke PLN sekitar USD 9 sen per KWh. Artinya, pemerintah perlu mengkaji ulang sistem rantai pasok proses produksi energi listrik sehingga dapat bersaing sehingga memacu kecukupan energi listrik di seluruh Indonesia. Sejalan dengan itu, ambisi pemerintah pada mega proyek kelistrikan sebesar 35 ribu MW hingga tahun 2019 patut di beri apresiasi, kombinasi antara penggunaan energi fosil dan energi terbarukan dilakukan untuk mendukung mega proyek tersebut. Namun, selama 10 bulan terakhir, pembangkit listrik yang beroperasi (Commercial Operation Date/COD) baru sekitar 36% dari target akumulatif 2016. Untuk diketahui, pada tahun 2013 dan tahun 2016 kebutuhan tenaga listrik nasional berturut-turut adalah sebesar 190 TWh dan 232 TWh, dengan sektor rumah tangga yang paling mendominasi penggunaan energi listrik sekitar 41%, sektor industri 34%, sektor komersial 24% dan sektor transportasi 0,1%.  Kemudian, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, diyakini penggunaan energi listrik dari sektor industri akan mendominasi dan menggeser sektor rumah tangga dalam penggunaan listrik. Bagaimanapun juga, perkembangan industri akan mendorong kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, penggunaan listrik di sektor rumah tangga konsumtif akan dapat dikendalikan, sebaliknya penggunaan listrik didorong untuk memenuhi keperluan produktif.

Pembangunan pembangkit listrik di Indonesia memang memiliki banyak masalah, dimulai dari kendala teknis, kendala non-teknis dan saat ini terakumulasikan pada pembangkit listrik dari energi terbarukan yang berkelanjutan memiliki kendala dengan penggunaan teknologi yang cocok dan kendala kesepakatan harga jual. Karena begitu banyak kendala, pemerintah seharusnya mulai melakukan sesuatu yang dapat mengatasi kendala-kendala tersebut. Jika pembangkit listrik saat ini yang masih konvensional begitu terasa sulit untuk terealisasi dengan cepat karena terkendala teknis dan non-teknis, maka sudah saat nya dimulai dengan pebangunan pembangkit listrik yang paling mudah dilakukan, yaitu membangun pembangkit listrik per rumah tangga dengan memanfaatkan biomass yang tersedia, tentu peran serta pemerintah setempat sangat dibutuhkan untuk merealisasikan ini.

Teknologi seperti pirolisis maupun gasifikasi, dapat digunakan untuk membuat pembangkit listrik energi terbarukan ini menjadi nyata. Mungkin terasa berat di awal, namun jika masyarakat sudah di edukasi tentang pentingnya ketahanan energi untuk wilayah tempat tinggal masing-masing, maka untuk selanjutnya akan mudah untuk menerapkan secara berkelanjutan. Pemerintah harus berani untuk mengeluarkan subsidi untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga biomass, pemerintah sudah pernah mengambil kebijakan mengeluarkan subsidi untuk minyak tanah, subsidi untuk BBM jenis premium dan solar, kemudian pemerintah mengeluarkan subsidi untuk LPG, sampai saat ini pemerintah masih mengeluarkan subsidi untuk listrik dibawah 900 KVA, jadi seharusnya saat ini pemerintah menerapkan visi kedepan, mencabut subsidi untuk sesuatu yang sebenarnya tidak penting lagi. Jika subsidi minyak tanah dihentikan, maka dengan teknologi pirolisis, dapat menghasilkan gas dan bio oil yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Jika subsidi listrik untuk pelanggan dibawah 900 KVA khususnya di kota-kota besar dihentikan, maka pemerintah dapat mulai mensubsidi pembangkit listrik dari energi terbarukan yang berkelanjutan dengan rupiah yang besar.

Masih banyak jenis subsidi yang dapat dikurangi atau pantas untuk dihentikan karena telah teridentifikasi tidak tepat sasaran. Visi pemerintah yang tertuang dalam BPPT-Outlook Energi Indonesia tahun 2016 dan RUPTL-PLN 2016-2025 hanya akan menjadi sekedar wacana dan akan dilanjutkan dengan buku tahunan serupa. Menteri ESDM, bapak Ignasius Jonan pernahh membuat pernyataan di salah satu koran nasional bahwa “35 ribu MW elektrifikasi tidak akan terealisasi sampai 2019 atau sesuai target yang ditentukan, dan hanya terealisasi sekitar 18 – 20 ribu MW, dan itu sudah bagus”.  Jadi, kita tunggu saja bagaimana nasib 35 ribu MW. Pemerintah sehat? (Syaiful Mansyur)

Halo apa kabar Bapak dan Ibu Dosen, para staf dan juga kawan-kawan Universitas Proklamasi 45 (UP45)? Saya yakin semua baik dan sehat. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, saya Kanyaka alumni UP45 Fakultas Psikologi tahun angkatan 2010 tetapi rasanya saya masih belum bisa merasakan “real graduation” karena tidak bisa menghadiri graduation ceremony yang sangat dinantikan para mahasiswa setelah berjibaku dengan tugas akhir, skripsi. There were many reasons I can’t tell you about, hehehe. Mungkin nanti saya selipkan sedikit beberapa alasan itu pada pertengahan cerita.

Jadi tujuan saya menulis artikel ini yaitu saya ingin bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu Dosen UP45 beserta para rekan yang masih setia untuk menjalankan misi dan visi agar UP45 menjadi lebih baik, lalu saya juga ingin menyapa teman-teman (junior) khususnya Fakultas Psikologi yang saya tahu kemarin baru saja menyelesaikan langkah pertama untuk melanjutkan cita-citanya di dunia baru dan juga teman-teman berwajah baru yang semangat untuk menjalankan peran barunya sebagai mahasiswa. Selanjutnya ini yang penting, saya ingin berbagi pengalaman dan juga (sedikit) keluh kesah. Rasanya tidak perlu panjang lebar, saya mulai saja ya.

Beberapa bulan yang lalu saya mendapat kabar dari teman, dia adalah salah satu mahasiswa yang sangat aktif di kampus. Dia memberi tahu saya untuk berpartisipasi mengisi Angket Tracer Study Alumni UP45 melalui web yang sudah disediakan, dengan senang hati saya mengiyakan karena saya percaya ini untuk kebaikan kampus. Saya baca dengan teliti satu persatu. Saya tertarik. Setiap item pernyataan memiliki maksud untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan kualitas sarana kampus. Jadi saya isi dengan jawaban apa adanya, tanpa mengurangi dan juga melebihkan.

Sebagai seorang alumni UP45 saya masih dapat merasakan bagaimana jatuh bangunnya pada saat menjadi mahasiswa UP45. Tidak sedikit cemooh dan juga opini-opini miring berdatangan, baik itu tentang sistem pembelajaran, manajemen, dan infrastruktur kampus. Saya masih ingat ketika saya kuliah hanya bertujuh dalam satu kelas, rasanya menggelitik, saya ini kuliah atau les privat sih? Mungkin beberapa dari kalian juga pernah merasakan hal yang sama. Tapi itu tidak menyurutkan saya dan beberapa teman saya untuk mencari ilmu. Buktinya kami bertahan hingga sekarang dan sudah menjalani kehidupan masing-masing.

Seiring waktu berjalan saya fokus saja dengan yang saya jalani saat itu. Namun saya juga tidak memungkiri saya banyak menggerutu sampai saya tersadar bahwa semua itu sia-sia dan tidak ada gunanya. Perubahan terjadi pada saat saya bertemu dengan seseorang yang kini menjadi sahabat baik saya. Dia membawa kabar baik dan juga menarik. Dia mengajak saya untuk bergabung dengan salah satu kegiatan yang sangat mendukung untuk emotional and character building yaitu IAYP (International Award for Young People) meski harus menunggu waktu yang cukup lama karena harus menunggu teman-teman lain yang ingin berpartisipasi juga.

Tiba waktunya saya dan beberapa teman lainnya aktif dalam kegiatan IAYP, suatu hal yang juga tidak mudah bagi kami. Kegiatannya terlihat sederhana namun rutinitas yang harus dilakukan yang membuat kami terkadang jenuh. Tapi semua itu kami lalui dengan kebersamaan yang menyenangkan.

Tidak terasa semua itu kami lewati hingga akhirnya kami sibuk dengan tugas akhir. Kami masih sering berkumpul untuk tetap berkomunikasi dengan baik. Satu persatu dari kami mulai memikirkan rencana baru yang akan ditempuh usai lulus dari kampus.

Kebahagiaan yang teman-teman saya rasakan, juga saya rasakan walaupun harus dari tempat yang jauh dari mereka,yaitu Wisuda Kelulusan. Saya tidak mengikuti wisuda karena sudah bekerja dan pada waktu itu saya masih belum bisa cuti. Saya tidak menyesali karena semua pilihan itu beresiko. Saya siap dengan resiko tidak bisa mengikuti momen penting itu. Sempat saya merenung dan berpikir, ternyata saya melewati banyak hal di kampus. Saya menyadari kalau saya dan teman-teman saya mendapat banyak kesempatan untuk menjadi pribadi yang maju dan bermanfaat. Saya tahu (mungkin) masih banyak beberapa dari kami yang merasa kalau tempat kami menimba ilmu ini tidak sebaik dengan kampus lain di luar sana. Tapi semua itu salah.

Mengapa saya katakan salah? Karena banyak dari teman-teman, baik itu senior, teman satu angkatan, ataupun adik angkatan ketika lulus bisa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri lebih baik, mendapat pekerjaan sesuai impian, dan merasakan pengalaman luar biasa yang mungkin saat itu mustahil untuk diraih. Jujur saja hal ini saya katakan berdasarkan pengalaman diri sendiri dan juga pengamatan saya (walaupun untuk beberapa hal saya mengamati lewat media sosial atas prestasi yang telah diperoleh teman-teman). Hal tersebut membuat saya bangga dan puas, ternyata kami memiliki kesempatan yang sama seperti lainnya.

Tidak sampai di situ saja, rasa bangga ini juga diiringi rasa sedih dan kecewa  yang cukup mengganggu pribadi saya sendiri. Sebenarnya saya juga tidak ingin bersikap subjektif tetapi saya masih melihat dan, mendengar kalau beberapa dari kami yang sudah menjadi alumni masih belum bisa berbesar hati untuk mengenalkan identitasnya dengan bangga kalau dirinya adalah keluarga besar dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Saya berharap itu hanya candaan saja tapi saya rasa juga hal itu tidak pantas. Hal itu membuat saya menjadi berpikir, tidakkah mereka tahu kalau yang membuat diri mereka menjadi seperti sekarang ini juga sedikit banyak atas jasa yang besar dari tempat mereka menimba ilmu. Apapun yang terjadi pada saat itu yang mungkin membuat kita marah, kesal dan kecewa sudahlah, hapuslah, ikhlaskanlah. Pada kenyataannya saat ini kami masih diberi kesempatan yang baik untuk mengembangkan diri.

Bagian dari perubahan sistem yang besar berawal dari diri sendiri dan dari hal kecil. Bilamana kami yang saat ini sudah mendapat karir yang baik, kesempatan pengalaman yang berharga tidak ada salahnya berbagi dan yang paling penting jangan lupakan darimana kita berasal. Tidak perlu dengan cara yang rumit dan besar untuk membantu kemajuan kampus. Salah satu yang bisa kita lakukan khususnya untuk kami para Alumni yaitu mau mengenalkan diri bahwa kami adalah alumni UP45 yang bangga dengan prestasi kami. Saya merasa dengan cara sederhana itu kami sudah membantu Universitas Proklamasi 45 memiliki nama yang harum dan patut untuk dipertimbangkan. Bagaimanapun juga kami, para alumni UP45 adalah bagian dari keluarga besar Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Meski kami telah jauh melangkah namun kami tetap dapat ikut serta untuk memajukan UP45, walaupun dengan cara sederhana, bangga menjadi Alumni UP45.

Saya harap tulisan ini bisa bermanfaat tanpa menyinggung siapapun. Semoga apa yang sudah kita dapatkan dari kampus baik itu dari segi ilmu dan juga nilai-nilai sosialnya dapat digunakan dengan baik tanpa melupakan jasa besar berharga yang telah diperoleh. Kanyaka