Peluang Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi Terbuka Lebar

<p style="text-align: justify;">JAKARTA. Indonesia memiliki cadangan gas bumi cukup besar. Namun, letaknya memang masih jauh dari pusat konsumsi seperti pulau Jawa, membuka peluang untuk membangun infrastruktur gas bumi yang menghubungkan dengan sumber-sumber dan pusat konsumsi gas bumi.</p>

<p style="text-align: justify;">&ldquo;Terbatasnya jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi existing membuka peluang untuk mengembagkan infrastruktur gas. Penggunaan gas bumi saat ini secara dominan baru menyentuh sektor industri. Dengan demikian terbuka lebar untuk sektor-sektor lainya, seperti transportasi, rumah tangga serta komersial,&rdquo; kata Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) A. Qoyum Tjandranegara, beberapa waktu lalu.</p>

<p style="text-align: justify;">Saat ini Indonesia masih mengimpor energi mahal, yaitu minyak mentah dan BBM, sementara itu cadangan gas bumi cukup besar sehingga timbul peluang pengganti BBM yang mahal tersebut dengan gas bumi yang harganya jauh lebih murah.</p>

<p style="text-align: justify;">Menurut Qoyum, ada 3 hal utama yang harus dilakukan untuk suksesnya pengembangan sektor gas bumi. Pertama tersedianya sumber pasokan gas untuk pasokan domestik dengan harga yang kompetitif sesuai pasar, tersedianya pasar dimana gas bumi kompetitif terhadap bahan bakar lainnya, dan kemampuan institusional dan finansial untuk pengembangan infrastruktur gas bumi.</p>

<p style="text-align: justify;">Oleh karena itu Pemerintah harus mengidentifikasi proyek-proyek jangka pendek, menengah dan panjang dibidang eksplorasi, produksi, transmisi dan distribusi sehingga memiliki program investasi yang terintegrasi.</p>

<p style="text-align: justify;">&ldquo;Untuk memenuhi demand gas bumi dalam negeri, Indonesia membutuhkan tambahan jaraingan pipa gas dan LNG receiving terminal,&rdquo; ujarnya.</p>

<p style="text-align: justify;">Sumber:&nbsp;http://www.bphmigas.go.id</p>

Tambang Minyak Bermunculan di Kedewan

<p style="text-align: justify;">Pertambangan Bojonegoro munculkan sumur baru.&nbsp;<span style="line-height:1.6">Pertambangan minyak Bojonegoro belakangan hari ini disinyalir memunculkan sumur-sumur tambang minyak baru. Kantor Berita&nbsp;</span><em style="line-height:1.6">Antara</em><span style="line-height:1.6">, Minggu (13/12/2015), mendokumentasikan penambang tradisional tengah mengambil minyak mentah di kubangan pertambangan minyak tradisional Bojonegoro itu. Sumur minyak baru itu tersebar di sejumlah desa Kecamatan Kedewan. Padahal, selain merusak lingkungan, lokasi penambangan minyak mentah tradisional semacam itu juga dinilai mencemari lingkungan.</span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="line-height:1.6">Sumber:&nbsp;</span>http://www.soloposfm.com</p>

Indonesia Belum Punya Cadangan BBM Nasional, Ini Penjelasan Ibrahim Hasyim

<p style="text-align:justify">Jakarta&nbsp;<strong>&mdash;</strong>&nbsp;Di banyak negara telah memiliki cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional. Singapura yang tidak memiliki sumber energi ketahanan cadangan BBM-nya mencapai 90 hari, Jepang sekitar 100 hari. Indonesia yang cukup banyak memiliki sumber energi hanya memiliki cadangan operasional sekitar 21 hari milik Badan Usaha PT. Pertamina. Untuk cadangan energi nasional sendiri masih nol.</p>

<p style="text-align:justify">Lantas permasalahan mendasar apa yang mengakibatkan hingga saat ini Indonesia yang begitu banyak memiliki sumber energi tapi sama sekali belum mampu memiliki cadangan BBM nasional, padahal sangat penting dan strategis untuk menopang ketanahan nasional.</p>

<p style="text-align:justify">Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim Hasyim mengatakan ada dua persoalan besar yang harus segera diselesaikan supaya Indonesia bisa memiliki cadangan BBM nasional, yaitu pembiayaan dan kemampuan daya timbun atau penyimpanan.</p>

<p style="text-align:justify">&ldquo;Untuk pembiayaan, ada tiga alternatif yang harus diputus. Pertama, pembiayaan seluruhnya oleh Pemerintah. Kedua, seluruhnya oleh swasta dan Ketiga campuran. Semua ada plus minusnya dan kajiannya sudah lengkap, tinggal diputus yang mana. Kedua, menyangkut terbatasnya kemampuan timbun,&rdquo; katanya Senin (7/12/2015) di Jakarta.</p>

<p style="text-align:justify">Menurutnya, politik anggaran Pemerintah harus mendukung penyediaan cadangan minyak. Jika kemampuan nasional terkait dengan kebutuhan tempat penyimpanan masih terbatas, maka bisa menggunakan jasa&nbsp;<em>service provider</em>. Jasa itu sudah terbukti keberhasilannya didunia, maka diperlukan secara lebih serius untuk&nbsp; mempelajari keberhasilan yang telah dilakukan di negara lain.</p>

<p style="text-align:justify">Melihat kondisi dinamika kehidupan masyarakat yang masih tergantung pada minyak bumi, urgensi adanya cadangan BBM nasional&nbsp;semakin tinggi karena Indonesia sudah jadi negara net importir. Ada banyak jasa&nbsp;<em>logictic provider</em>&nbsp;di dunia dan diantaranya ada dua perusahaan penimbunan kelas dunia yang pernah dikunjungi, yaitu Oil Tanking dan Vopak yang bergerak dibidang usaha penyimpanan.</p>

<p style="text-align:justify">&ldquo;Bagaimana bentuk dan model penyediaan cadangan bahan bakar nasional di Indonesia kedepan? Itulah yang terus dibahas dan belum ada sesuatu keputusan dari Pemerintah,&rdquo; tandas Ibrahim mantap.</p>

<p style="text-align:justify">Sumber:&nbsp;http://www.bphmigas.go.id dan www.google.com</p>

Hingga Akhir Tahun, Realisasi Solar Subsidi Diperkirakan Hanya Sebesar 14 Juta KL

<p style="text-align:justify">Jakarta&nbsp;<strong>&mdash;</strong>&nbsp;Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan realisasi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Solar hingga akhir tahun hanya sekitar 14 juta kiloliter (KL) dari kuota yang ditetapakan sebesar 17 juta KL.</p>

<p style="text-align:justify">Direktur BBM BPH Migas Hendry Ahmad saat menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Senin (1/12/2015) di Kantor BPH Migas, mengatakan realisasi tahun ini memang agak berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya yang selalu kekurangan.</p>

<p style="text-align:justify">&ldquo;Kebutuhan Solar itu tidak seperti yang dulu. Dulu kita selalu eskalasi naik sekitar 5 persen. Sekarang ini fenomenanya menurun 13 persen. Mungkin akibat harganya yang sudah tidak terlalu jauh dengan non subsidi,&rdquo; kata Hendry.</p>

<p style="text-align:justify">Ditambahkan Hendry, sekarang ini penyelewengan terhadap BBM bersubsidi sudah sangat kecil. Kemungkinan karena penyelewengan sudah berkurang sehingga ada migrasi dari subsidi ke non subsidi.</p>

<p style="text-align:justify">Sumber:&nbsp;http://www.bphmigas.go.id</p>

Perlunya Tenaga Penyuluh Energi

<p style="text-align: justify;">Jakarta &ndash; Saat ini untuk bisa mencukupi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri Indonesia harus melakukan impor. Hal ini terjadi akibat produksi minyak bumi Indonesia yang tidak lagi sebanding dengan tingkat konsumsi BBM yang terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun.</p>

<p style="text-align: justify;">Sebagai bahan bakar yang tidak terbarukan (non renewable) sudah barang tentu keberadaan energi jenis minyak bumi akan mengalami penurunan perannya dalam energymix nasional. Langkah kongkrit untuk menggantikannya pun harus segera direalisasikan sebagai sumber energi alternatif dimasa mendatang.</p>

<p style="text-align: justify;">Terkait dengan energi alternatif lokal sebetulnya banyak ditemukan diberbagai daerah di Indonesia. Namun, karena ketidaktahuan masyarakat mengenai bahan bakar alternatif itu telah menjadi kendala utama belum berkembangnya &nbsp;hingga saat ini. Oleh karena itu, adanya &ldquo;Penyuluh Energi&rdquo; menjadi sesuatu yang sangat penting.</p>

<p style="text-align: justify;">Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Dr. Ibrahim Hasyim mengatakan, penyuluh energi ini harus ada ditengah-tengah masyarakat untuk mengedukasi masyarakat dalam memilih, mamakai dan mengembangkan energi lokal biomasa yang tersedia banyak disekelilingnya.</p>

<p style="text-align: justify;">&ldquo;Apabila penyuluhan bisa dilakukan akan sangat membantu. &nbsp;Saat ini masyarakat di daerah-daerah tertentu ada yang tidak tahu bahwa di daerahnya ada biogas yang bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Mereka juga tidak tahu seperti apa cara membuat dan menggunakannya,&rdquo; jelas Ibrahim, belum lama ini di Jakarta.</p>

<p style="text-align: justify;">Ibrahim menambahkan, dengan adanya Penyuluh Energi di daerah-daerah akhirnya masyarakat dapat mengetahui ternyata banyak sumber energi alternatif lain yang dapat dipergunakan. Kalau sudah begini tentu BBM yang saat ini masih menjadi sumber energi utama tidak perlu di sediakan di tiap titik di seluruh Indonesia.</p>

<p style="text-align: justify;">&ldquo;Di Amerika yang produksi minyak luar biasa besarnya, tapi masih ada negara-negara bagian tertentu yang menggunakan energi alternatif seperti energi matahari, angin dan tetap terus dikembangkan. Jadi kita pun harus ada seperti itu. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM di Indonesia,&rdquo; pungkas Ibrahim.</p>

<p style="text-align: justify;">Diakui Ibrahim, saat ini memang sebagian besar masyarakat masih menggunakan energi fosil. Dengan produksi migas yang hanya sekitar 800.000 barel per hari dinilai sangat sulit membangun kemandirian energi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam rangka membangun kemandirian energi, diantaranya menurunkan ketergantungan kepada impor energi, menurunkan penggunaan energi fosil, dan menyehatkan penggunaan energi.</p>

<p style="text-align: justify;">Sumber:&nbsp;http://www.bphmigas.go.id</p>

<p>&nbsp;</p>

Opini: Problematika Illegal Tapping

<p style="text-align: justify;">IISTILAH illegal tapping cukup populer di Indonesia. Dalam tulisan ini, makna sederhana dari illegal tapping adalah suatu perbuatan membocorkan pipa penyaluran minyak dengan maksud mengambil sebagian dari minyak yang sedang dialiri melalui pipa tersebut. Hanya di kabupaten Musi Banyuasin saja sampai dengan September 2012 tercatat 361 kasus illegal tapping. Angka sesungguhnya lebih tinggi dikarenakan kejadiannya tidak terdata.<br />
Luar biasa resiko yang mungkin timbul dari akibat illegal tapping. Seandainya saja hukum ini berlaku secara tegas sebagaimana juga aparatnya, maka perbuatan itu sebagai tindakan pidana setidaknya pencurian. KUHP mengatur dengan jelas ancaman hukuman bagi siapa saja yang memenuhi unsur-unsur pencurian.</p>

<p style="text-align: justify;">Bukan itu saja, sifat dasar minyak terutama bensin sangat rentan terbakar. Bensin dalam jumlah kecil saja begitu mudah menyala, apalagi jika dalam jumlah besar dan tersulutnya bensin tersebut di musim kemarau. Bertambah masalahnya jika kebakaran itu jauh dari pemukiman yang minim peralatan pemadam kebakaran. Jika ini yang terjadi pastilah luar biasa bencana yang ditimbulkan.</p>

<p style="text-align: justify;">Bencana Illegal Tapping<br />
Bencana kebakaran pipa aliran minyak akibat illegal tapping terbesar di Indonesia mungkin terjadi di Sumatera Selatan. Beberapa waktu lalu terjadi bencana kebakaran hebat akibat illegal tapping yang memakan korban cukup besar yang terjadi di jalur pipa distribusi Pertamina Tempino-Plaju. Setidaknya enam orang tewas dan 15 orang lainnya mengalami luka bakar serius.<br />
Korban akibat illegal tapping tersebut ikut terbakar bersama bocoran minyak yang meledak di jalan lintas timur Palembang-Jambi, Km 203, Srimaju Bayung Lencir Musi Banyuasin. Mengutip media, sebagian dari para korban diduga pelaku penjarahan minyak mentah yang tumpah dari aktivitas illegal tapping pipa milik Pertamina.</p>

<p style="text-align: justify;">Selain itu dari korban manusia, juga terjadi kerugian materil. Negara dirugikan setidaknya sekitar Rp 4 miliar akibat satu hari kebakaran tersebut. Kerugian itu dihitung dari minyak yang dicuri dan terbakar.&nbsp;<br />
Angka itu belum memasukkan perhitungan kerugian akibat pipa yang dirusak dan kerugian rusaknya lingkungan di lokasi tumpahan minyak. Juga akibat penghentian penyaluran minyak pada hari tersebut. Pihak Pertamina terpaksa menghentikan penyaluran minyak karena harus melakukan perbaikan pipa. Jalur Tempino-Plaju mencapai 265 kilo meter memang rawan pencurian.</p>

<p style="text-align: justify;">Problematika<br />
Problematika illegal tapping tidaklah sesederhana yang dibayangkan sebagaimana juga terjadi pada aktivitas illegal mining dan illigal fishing yang tetap ruwet penyelesaianya. Belum ada kata-kata magic yang sekali tiup mampu menuntaskan masalah tersebut. Penangkapan dan penindakan serta penegakan hukum semata tidak serta-merta menghapuskan kegiatan tersebut. Apalagi konon aktivitas ini juga mendapat backing dari &ldquo;orang-orang kuat&rdquo; dalam berbagai bentuknya.</p>

<p style="text-align: justify;">Sebagaimana juga terjadi pada perusahaan-perusahaan bidang lainnya yang beroperasi ditengah-tengah penduduk lokal yang terbatas secara ekonomi. Seringkali kehadiran perusahaan tidak mampu merubah ekonomi masyarakat yang merasa menjadi penonton. Pekerja perusahaan umumnya bukan orang lokal. Mungkin penyebabnya perusahaan memiliki standard pegawai yang baku tanpa memperhatikan orang lokal. Akibatnya, dukungan terhadap perusahaan tidak maksimal.</p>

<p style="text-align: justify;">Macam-macam kelakuan penduduk yang menindikasikan lemahnya dukungan terhadap perusahaan, misalnya memanfaatkan pipa-pipa minyak yang mengalir di wilayah mereka. Ada yang secara terang-terangan melakukan kejahatan itu. Namun ada pula yang mengkamuflaze (mensamarkan) aktivitasnya seakan-akan memanfaatkan sumur tua yang memang legal dikerjakan.<br />
Masalahnya semakin sulit ketika penegakan hukum tidak tegas. Aparat hukum tidak terlalu bersemangat mendapatkan dan menuntaskan tindakan illegal tapping yang mungkin kasat mata. Ada macam-macam alasan bisa dibuat. Misalnya, tidak ada pihak yang melapor atau tidak cukup bukti untuk mempidanakannya.</p>

<p style="text-align: justify;">Alternatif Solusi</p>

<p style="text-align: justify;">Agar macam-macam akibat buruk dari illegal tapping tidak berlanjut, harus ada solusi dan langkah sistematis dilakukan. Pada satu sisi pengelolaan minyak oleh Pertamina adalah aset negara yang harus dilindungi, namun disisi lain kesejahteraan harus diperhatikan. Masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi penonton dari aktivitas penyedotan minyak yang ada dalam wilayah mereka. Kesenjangan ekonomi harus diminimalisasi.</p>

<p style="text-align: justify;">Diantara solusi misalnya melalui mekanisme dan peraturan yang ada, pengelolaan sumber tua harus benar-benar dilakukan oleh dan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Bukan dikuasai oleh pihak tertentu saja. Sumur tua sangat potensial karena hanya di kabupaten MUBA saja terdapat sekitar 1.500 sumur tua yang 300 diantaranya telah dimanfaatkan oleh masyarakat melalui wadah koperasi.</p>

<p style="text-align: justify;">Tapi ironiknya, menurut BP Migas malah tingginya kasus pencurian minyak di dikarenakan banyaknya pengelolaan sumur tua oleh atas nama koperasi. Koperasi ini berdiri dengan landasan hukum Perda Pemkab Muba nomor 26 tahun 2007 tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Muba. Ada yang menilai bahwa Perda tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.</p>

<p style="text-align: justify;">Beberapa alternatif solusi lainnya adalah dengan membuat pipa minyak jalur khusus yang jauh dari pemukiman warga. Idealnya pipa-pipa minyak tersebut tidak muncul ke permukaan tapi tertanam yang memerlukan teknologi tinggi untuk menjangkaunya. Jika pipa muncul ke permukaan maka masyarakat akan berusaha &ldquo;mengutak-atiknya&rdquo; dengan berbagai cara yang terkadang tidak terpikirkan oleh para teknisi modern.</p>

<p style="text-align: justify;">Sendainya saja hukum di negeri ini diterapkan sebagaimana seharusnya, pastilah tidak terjadi permasalahan yang sangat beragam. Illegal Tapping yang marak merefleksikan itu. Jika tidak diatasi tegas, kejahatan ini akan terus berkembang. Aparat hukum jangan dipersepsikan mencari kesalahan semata. Termasuk, misalnya harus yakin benar jika akan menyalahkan Elnusa karena persoalan penggunaan peralatan yang tidak standard. Jangan-jangan justru aparat yang terkecoh oleh ulah pelaku illegal tapping yang rapi.</p>

<p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(50, 50, 51); font-family:open sans,arial,sans-serif; line-height:normal">Sumber: Sriwijaya Post dan www.google.com</span></p>

Saham tambang menggerus tenaga bursa Asia

<div>&nbsp;</div>

<div>
<p style="text-align:justify">TOKYO. Sektor pertambangan menjadi sektor dengan penurunan terdalam pada transaksi pagi ini (24/11) di bursa Asia.</p>

<p style="text-align:justify">Mengutip data<em>&nbsp;Bloomberg</em>, pada pukul 10.17 waktu Tokyo, indeks MSCI Asia Pacific turun 0,1%. Sementara itu, indeks Topix Jepang turun 0,2%.</p>

<p style="text-align:justify">Adapun indeks S&amp;P/ASX 200 Asutralia turun 0,7%, indeks S&amp;P/NZX 50 Selandia Baru naik 0,3%, dan indeks Kospi Korea Selatan naik 0,2%. Sedangkan indeks Taeix Taiwan turun 0,3%.</p>

<p style="text-align:justify">Sektor tambang tercatat turun 0,3%. Sejumlah saham pertambangan besar yang dilanda aksi jual pagi ini berasal dari Australia. Sebut saja Iluka Resources Ltd dan BHP Billiton Ltd yang mencatatkan penurunan lebih dari 1,7%.</p>

<p style="text-align:justify">Penurunan sektor tambang tak terlepas dari penurunan harga tembaga dan nikel mendekati level terendahnya dalam enam tahun terakhir. Asal tahu saja, harga tembaga diperdagangkan di bawah US$ 4.500 per metrik ton di London. Sementara, harga nikel berfluktuasi mendakati posisi terendahnya sejak 2003.</p>

<p style="text-align:justify">&quot;Sektor komoditas terpukul cukup dalam, yang dipicu oleh kecemasan investor akan pertumbuhan ekonomi global sekaligus isu melimpahnya suplai komoditas. Pelaku pasar mengambil langkah hati-hati,&quot; jelas Yogesh Dewan, founder and chief executive officer Hassium Asset Management LLP kepada Bloomberg TV.</p>

<p style="text-align:justify"><strong>Sumber: kontan.co.id</strong></p>
</div>

PERTAMINA DAN AKR JADI PENYALUR BBM BERSUBSIDI 2016

<p style="text-align: justify;">Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) telah menunjuk dua badan usaha yang dapat melaksanakan penugasan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu pada 2016.</p>

<p style="text-align: justify;">Penunjukan tersebut ditandai dengan ditanda tanganinya Surat Keputusan (SK) terkait penugasan dan pendistribusian jenis BBM tertentu kepada dua badan usaha, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk.</p>

<p style="text-align: justify;">&quot;Jadi awalnya itu ada 23 perusahaan yang kita undang, nah setelah dikerucutkan lagi menjadi 7 badan usaha, ternya hanya dua perusahaan yang mengirimkan dokumen penawaran. Makanya kita pilih dua ini,&quot; ujar Kepala BPH Andi Noorsaman Sommeng di Jakarta Selatan, Senin (23/11/2015).</p>

<p style="text-align: justify;">Andi menegaskan nantinya kuota BBM bersubsidi yang akan disalurkan oleh Pertamina pada 2016 mendatang sevesae 15,7 juta kiloliter (KL), sedangkan AKR sebesar 300.000 KL.&quot;Sedangkan untuk BBM jenis minyak tanah, kuota penyaluran di 2015 akan tetap dipercayakan kepada Pertamina dengan total 688.000 KL,&quot; pungkasnya.</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">sumber : www.kabarbisnis.com</p>

KILANG GAS CILACAP ERTAMINA MULAI BEROPERASI

<p style="text-align:justify">PT Pertamina (Persero) megumumkan unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) yang terletak di Refinery Unit (RU) IV Cilacap telah siap untuk beroperasi secara komersial pada Oktober 2015 ini. Hal tersebut ditandai dengan adanya hasil produksi yang telah dikeluarkan oleh unit RFCC tersebut berupa High Octane Mogas Component (HOMC) dan LPG.</p>

<p style="text-align:justify">Penyaluran LPG tersebut disalurkan melalui pipa dan disimpan dalam tangki LPG di Gasdom Region IV yang terletak di Kawasan Industri Cilacap (KIC). Penyaluran perdana LPG tersebut, dilakukan dari RFCC RU IV Cilacap ke Gas Domestik (Gasdom) Marketing Operation Region (MOR) IV Jawa Tengah.</p>

<p style="text-align:justify">General Manager RU IV Cilacap, Nyoman Sukadana, mengatakan bahwa produksi LPG dari RFCC RU IV Cilacap telah dimulai pada awal Oktober 2015 lalu di unit LPG Plant dan kini siap didistribusikan ke masyarakat melalui Gasdom Region IV.</p>

<p style="text-align:justify">&quot;Komitmen Pertamina untuk memenuhi suplai energi masyarakat ditunjukkan dengan peningkatan produksi LPG melalui unit RFCC RU IV Cilacap ini. Jumlah produksi LPG yang dihasilkan oleh unit ini adalah sebesar 1.066 ton per hari, dan pada hari ini kami akan bersama-sama menyalurkan LPG perdana sebanyak 2.000 ton,&quot; ujar Nyoman Sukadana dalam keterangannya, Jakarta, Senin (12/10/2015).</p>

<p style="text-align:justify">Dari produksi LPG tersebut akan disalurkan ke masyarakat yang berada di Pulau Jawa, utamanya provinsi Jawa Tengah sehingga dapat menjamin pasokan LPG di daerah tersebut.</p>

<p style="text-align:justify">Sebelum beroperasinya unit RFCC ini, pemenuhan kebutuhan LPG masyarakat berasal dari RU IV Cilacap dan impor, di mana RU IV Cilacap per harinya dapat memproduksi sekitar 200 ton persen hari.</p>

<p style="text-align:justify">&quot;Dengan beroperasinya unit RFCC yang menghasilkan produksi LPG 1.066 ton per hari, kita dapat menekan impor LPG untuk kebutuhan Jawa Tengah dan Yogyakarta sebesar 50 persen sehingga dampaknya sangat signifikan untuk menghemat devisa negara.&quot; tambah Nyoman Sukadana.</p>

<p style="text-align:justify">Tujuan pembangunan RFCC Project Cilacap adalah untuk meningkatkan produksi HOMC dengan target 37.000 barrel per hari, LPG sebesar 1.066 ton per hari, dan Propylene sebanyak 430 ton per hari. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi impor dan menghemat devisa negara hingga 5-6 persen per tahun.</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><em>sumber :www.</em>economy.okezone.com</p>

<p style="text-align:justify">oleh : up45.ac.id</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

RIZAL RAMLI PERCAYA INDONESIA MAMPU JALANKAN TAMBANG FREEPORT

<p style="text-align: justify;">Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meyakini perusahaan-perusahaan nasional mampu menjalankan operasional tambang emas Grasberg di Papua jika pemerintah dan PT Freeport Indonesia tidak sepakat atas perpanjangan Kontrak Karya (KK) yang akan habis pada 2021.<br />
<br />
&ldquo;Jangan memandang rendah kemampuan Indonesia. Di Qatar itu yang menjalankan operasional perusahaan gas negaranya itu ribuan orang Indonesia. Sementara di Freeport sendiri, 99 persen itu orang Indonesia,&rdquo; ujar Rizal di kediaman dinasnya, Jakarta, Rabu (14/10) malam.<br />
&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era Abdurrahman Wahid itu mencontohkan, pengerjaan tambang bawah tanah di Chile ternyata mampu di kerjakan oleh warga negaranya sendiri.<br />
<br />
&ldquo;Jadi setelah bertahun-tahun, tentu geologis dan tenaga kerja kita belajar banyak. Saya tidak terlalu khawatir kalau Freeport mengancam tidak mau memperpanjang KK. Saya akan bilang terima kasih, cadangan tambangnya bisa kita taruh di Bank Indonesia,&rdquo; tegas Rizal.<br />
<br />
Terkait pandangan segelintir orang yang meragukan kemampuan keuangan perusahaan-perusahaan nasional untuk mencukupi untuk mengelola tambang raksasa milik Freeport, Rizal menyebut kekhawatiran tersebut tidak beralasan.<br />
<br />
&ldquo;Soal kemampuan keuangan. Kalau <em>reserve</em>-nya sudah <em>proven</em>, kita bisa <em>raise money</em> dari situ melalui pinjaman bank. Jadi tidak seheboh yang dibayangkan. Tetapi kalau belum <em>proven</em>, itu yang bahaya. Artinya Freeport juga tidak benar menyampaikan rencana tambang bawah tanahnya,&rdquo; ungkapnya.<br />
<br />
Sebelumnya, pada 8 Oktober 2015 lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengingatkan tidak sembarang perusahaan bisa mengambil alih saham Freeport karena kompleksitas rencana investasi tambang bawah tanah yang akan dikembangkannya ke depan.<br />
<br />
&ldquo;Freeport ingin investasi US$ 18 miliar untuk tambang bawah tanah di kedalaman 2 ribu-3 ribu meter. Di situ terlihat magnitude sekaligus kompleksitasnya. Jadi tidak bisa serta merta siapapun sanggup mengambil alih Freeport,&rdquo; kata Sudirman di kantornya.</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;"><em>sumber : www.cnnindonesia.com</em></p>

<p style="text-align: justify;"><em>dikutip oleh : humas up45 yogyakarta</em></p>